sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG) atau LPG 3 kilogram. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat yang diperparah dengan penerapan kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan gas melon secara eceran.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut, mulai 1 Februari 2025 pemerintah menerapkan kebijakan melarang penjualan gas LPG 3 kilogram ke pengecer dan mengalihkan penjualan hanya ke agen resmi PT Pertamina.
Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan karena pihaknya menerima laporan penyaluran gas LPG kerap tidak tepat sasaran, bahkan ada indikasi permainan harga gas LPG di lapangan.
Selain itu, Dilansir dari inilah.com. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menolak jika disalahkan atas kelangkaan tabung gas Elpiji (LPG) 3 Kg. Ketum Partai Golkar ini malah menyalahkan warga yang suka memborong tabung melon tersebut. Dia juga mengklaim stok untuk konsumsi rumah tangga masih terjaga.
Dia meminta, agar masyarakat yang membeli Elpiji 3 Kg cukup dengan satu tabung. Sebab, dia menjelaskan saat ini masih banyak pihak yang secara individu membeli Elpiji 3 Kg dengan jumlah banyak.
“Satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga, kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang, satu rumah tangga, sudah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain,” terang Bahlil.
Tanggal 4 Februari 2025, Bahlil dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas aturan gas LPG 3 Kg yang dibuat oleh kementerian ESDM, alhasil Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian ESDM kembali membolehkan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer.
hal ini dikonfirmasikan juga oleh Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
“Ya DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.
“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah instruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
